[Yurisprudensi MA] Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 April 1967 No. 8 K/Sip/1967

Kategori: Hukum Adat

Kasus:

Ahliwaris menuntut sawah warisan yang telah digadaikan.

-------------

Putusan Mahkamah Agung
tgl. 29 April 1967 No. 8 K/Sip/1967

Susunan Madjelis:
Ketua: Soerjadi, SH.
Hakim-Hakim Anggota: 1. R. Soebekti, SH.,
2. M. Abdurrachman, SH.
Panitera Pengganti L.B:M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mendjatuhkan putusan sebagai
beriku dalam perkara:

Asiman bin Sakakat, tempat tinggal Kadubaleor, Desa Kadugadung,
Ketjamatan Tjimanuk, Kawedanan Daerah Tingkat II Pandeglang,
penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding;

Melawan,

I. Ni H. Sunar dan

II. Nji Ijoh, keduanja bertempat tinggal di Kampung Kadubaleor,
Desa Kadugadung tersebut,

III.Nji Ijot, tempat tinggal di Kampung Martalaja, Desa
Palanjar, Ketjamatan Tjimanuk tersebut, tergugat-tergugat
dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat terbanding;
dan

I. Djajasantibi dan

II. Muh. Lamri, kedua-duanja bertempat tinggal di Kampung
Bukudjadi, Desa dan Ketjamatan Natar, Kawedanan dan
Kabupaten Tandjungkarang, turut tergugat-tergugat ke II
dan III ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat jang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternjata, bahwa
sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam
kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang
tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli
dimuka Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknja atas dalil,

bahwa kira-kira pada tahun 1914 di Kampung Kadubaleor, Desa
Kadugadung, Ketjamatan Tjimanuk, Kabupaten Pandeglang telah
meninggal dunia seorang bernama Sakakat dengan meninggalkan 3
orang anak jaitu:
1. Asiman penggugat asli I,
2. Sukmadjaja, djuga telah meninggal dunia, tanpa anak,
3. Nji Sakinah, djuga telah meninggal dunia dengan meninggalkan
2 orang anak, jaitu penggugat-penggugat asli II dan III;

bahwa lain dari pada itu alm. Sakakat djuga meninggalkan
sebidang sawah terdiri atas 14 petak besar/ ketjil, terletak
di blok Putri, Desa Kadugadung jang batas-batasnja disebut
dalam surat gugat; bahwa setelah Sakakat meninggal dunia
sawah tersebut telah digadaikan kepada seorang bernama Hadji
Djasrip untuk uang sebesar Rp. 650,-

bahwa sesudah Hadji
Djasrip meninggal dunia, sawah tersebut djatuh sebagai
warisan pada isteri dan anak-anaknja, jaitu pada tergugat
asli I, II dan III;

bahwa para penggugat asli baik sendiri
maupun dengan perantaraan Tjamat telah berulang kali berusaha
untuk meminta kembali dengan djalan damai sawah tersebut
kepada tergugat-tergugat asli, tetapi tidak berhasil, maka
oleh karena itu penggugat-penggugat asli menuntut supaja
Pengadilan Negeri Pandeglang memberi putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa: 1. Asiman, 2. Djajasantibi dan 3. Muh.
Lamri, adalah anak atau ahliwaris dari alm. Sakakat;

2. Menetapkan bahwa sawah tersebut adalah peninggalan dari
alm. Sakakat jang belum dibagi waris;

3. Mengesjahkan gadai ginadai sawah tersebut antara Asiman
dan H. Djasrip;

4. Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan
meninggalkan sawah tersebut dengan sekalian keluarganja
dan pula mereka jang mendapat hak dari padanja dan
memasrahkan sawah itu kepada penggugat-penggugat menurut
atas kemurahan Keputusan Pengadilan Negeri Pandeglang
apabila membantah mohon bantuan kekuatan Polisi (Alat
Negara) setempat;

5. Menghukum tergugat-tergugat dengan vonnis jang dapat
didjalankan lebih dahulu, meskipun tergugat-tergugat
hendak verset atau apel dan sebagainja;

6. Menghukum tergugat-tergugat memikul ongkos-ongkos dalam
perkara ini;

atau:

Mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut atas
kemurahan Pengadilan Negeri Pandeglang;

bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri
Pandeglang dengan putusannja tanggal 12 Oktober 1964 No.
69/1963/Perd.Pdg., Putusan mana dalam tingkat banding atas
permohonan, tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Djakarta dengan putusannja tanggal 5 Mei 1966 No. 134/1965/
PT.Perdata;

Bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua
belah pihak pada tanggal 20 Djuni dan 2 November 1966, kemudian
terhadapnja oleh tergugat pembanding diadjukan permohonan untuk
pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 2 November 1966,
sebagaimana ternjata dari surat keterangan No.
6/1966/K/Perd/Pdg., jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pandeglang;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70
dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sedjak Undang-Undang
tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang-Undang
Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun
karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanja mengatur
kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena
Undang-Undang jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang-Undang
itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah
Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di
atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan udak
berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam
keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunan dan
kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal jang mengenai
atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuanketentuan
dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi tidak
mengadjukan risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari
permohonannja, sebagaimana jang diharuskan oleh pasal 115 ajat 1
Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, sehingga berdasarkan ajat
2 pasal 115 itu, permohonan kasasi tersebut harus dinjatakan
tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang jang bersangkutan,
Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46
Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

Memutuskan:

Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi
Asiman bin Sakakat tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membajar beaja perkara
dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 75,25,-.

[Yurisprudensi MA] Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 Djuli 1967 No. 7 K/Sip/1967

Kategori: Hukum Adat

Kasus:

Menuntut warisan nenek yang dikuasai ahliwaris nenek tiri.

-------------

Putusan Mahkamah Agung

tgl. 29 Djuli 1967 No. 7 K/Sip/1967

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mendjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara:

1. Bok Nur alias Ena,

2. Bok Sija alias Mina;

sama berumah di Sukodjember, Ketjamatan Ardjasa, Kabupaten

Djember, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu para

tergugat-pembanding;

Melawan:

Bok Buna alias Karti, berumah di Desa Sukowirjo,Ketjamatan Ardasa,

Kabupaten Djember, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugatterbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat jang bersangkutan:

Menimbang bahwa dari surat tersebut ternjata, bahwa sekarang

tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat

sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka

Pengadilan Negeri Djember pada pokoknja atas dalil bahwa pada

zaman Belanda di Desa Sukodjember telah meninggal dunia seorang

bernama Pak Sahral dengan meninggalkan seorang anak dari

perkawinannja pertama dengan Bok Sahral alias Duran jaitu

penggugat asli Bok Buna alias Karti dan barang-barang gono gini

jang diperolehnja dalam perkawinannja jang pertama itu berupa

sawah-sawah A dan B jang disebut dalam surat gugat;

bahwa pada

waktu masih hidupnja alm. Pak Sahral sesudah meninggalnja isteri

pertama kawin lagi dengan seorang bernama Bok Adran jang dalam

perkawinan itu membawa seorang anak perempuan bernama Arbaja:

bahwa Arbaja ini djuga telah meninggal dunia dengan meninggalkan

seorang anak, jaitu tergugat asli I Bok Nur alias Ena;

bahwa

dalam perkawinan kedua itupun telah diambil seorang anak angkat

bernama Mina, jaitu tergugat asli II;

bahwa sawah-sawah tersebut

jang dibawa Pak Sahral dalam perkawinannja jang kedua dengan Bok

Adran, sesudahnja meninggalnja Pak Sahral, semula dikuasai oleh

Bok Adran dan sesudah meninggalnja Bok Adran sawah A dikuasai

oleh tergugat asli I dan sawah B oleh tergugat asli II;

bahwa penggugat asli telah sering kali minta setjara damai kepada

tergugat-tergugat asli agar mereka menjerahkan sawah-sawah

tersebut kepada penggugat asli, akan tetapi tidak berhasil mana

oleh karena demikian penggugat asli menuntut supaja Pengadilan

Negeri Djember memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat penggugat;

2. Menetapkan, bahwa:

a. penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Pak Sahral dan

Bok Sahral alias Duran;

b. tanah-tanah sawah tersebut dimuka adalah barang-barang

gono gini antara alm. Pak Sahral dan Bok Sahral alias

Duran;

3. Menghukum para tergugat supaja mengosongkan tanah sawah

tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka

serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan sekalian

keluarga mereka dan menjerahkannja kepada penggugat;

4. Menghukum para tergugat untuk membajar semua ongkos perkara

ini atau

5. penggugat mempersilahkan Pengadilan Negeri untuk memutuskan

perkara ini dengan seadil-adil-nja;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Djember telah

mengambil putusan, jaitu putusannja tanggal 7 Oktober 1965 No.

206/1965/Pdt., jang amarnja berbunji sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnja.

2. Menetapkan, bahwa:

a. penggugat adalah ahliwaris dari alm. Pak Sahral dan Bok

Sahral alias Duran;

b. tanah-tanah sawah tersebut dimuka adalah barang-barang

gono gini antara alm. Pak Sahral dan Bok Sahral alias

Duran;

3. Menghukum para tergugat supaja mengosongkan tanah-tanah sawah

tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka

serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan

menjerahkannja kepada penggugat;

4. Menghukum para tergugat untuk membajar semua ongkos perkara

ini jang direntjanakan sebesar Rp. 1.764,-

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaja dengan putusannja

tanggal 30 Mei 1966 No. 100/1966/Pdt.;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada

penggugat-terbanding pada tanggal 29 Agustus 1966 dan kepada

tergugat-tergugat-pembanding pada tanggal 31 Agustus 1966,

kemudian terhadapnja oleh tergugat-tergugat-pembanding diadjukan

permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 8

September 1966, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No.

1O/K/1966 jang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Djember, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasanalasannja

jang diterima di Kepaniteraan PN. Djember pada tanggal

15 September 1966;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70

dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sedjak Undang-Undang

tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang-Undang

Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun

baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanja mengatur

kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena

Undang-Undang jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang-Undang

itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah

Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di

atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak

berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam

keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukkan, susunan dan

kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal jang mengenai

atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuanketentuan

dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannja

jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama

diadjukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara jang ditentukan

dalam Undang-Undang maka oleh karena itu dapat diterima:

Menimbang, bahwa keberatan jang diadjukan oleh penggugat untuk

kasasi pada pokoknja adalah sama dengan jang sudah diadjukan di

muka Pengadilan Negeri, jaitu bahwa tanah-tanah itu oleh Pak

Sahral telah dihibahkan kepada penggugat-penggugat untuk kasasi;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

karena keberatan itu pada hakekatnja mengenai penilaian tentang

hasil pembuktian, bukanlah Pengadilan Negeri sudah tidak pertjaja

akan kebenaran acte hibah itu, djadi keberatan itu mengenai

penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari

sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat-sjarat jang

diwadjibkan oleh Undang-Undang; atau karena kesalahan

mengetrapkan atau karena pelanggaran peraturan-peraturan hukum

jang berlaku, sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 UndangUndang

No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dan pula dari sebab

tidak ternjata bahwa Putusan Pengadilan Bawahan dalam perkara ini

bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan

kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang jang bersangkutan

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46

Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

Memutuskan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi:

1. Bok Nur alias Ena,

2. Bok Sija alias Mina tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membajar beaja

perkara dalam tingkat ini ditetapkan banjaknja Rp. 103,75,-.

[Yurisprudensi MA] Putusan Mahkamah Agung tanggal 2-11-1976 No.601 K/Sip/1976

Kategori: Hukum Adat

Kasus:

Menurut hukum adat, disebut laki-laki dewasa bila sudah cakap bekerja. Dalam putusan ini, laki-laki berumur 20 tahun juga dianggap cakap bekerja sehingga bertanggung jawab atas perbuatannya.

----------

Putusan Mahkamah Agung

tanggal 2-11-1976 No.601 K/Sip/1976

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara:

Moch.Eddy Ichsan dan Ny.Trees J.Eddy, beralamat di Jalan Kapten

Baharudin No.35 Cianjur, penggugat untuk kasasi, dahulu terbantah

I-terbanding;

melawan,

F.P.M. Pangabean, bertempat tinggal di Jalan Suwirjo No.41

Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu pembantah-pembanding;

dan

Edward S.P Panggabean, bertempat tinggal di Jalan Suwirjo No.41

Jakarta, turut tergugat dalam kasasi, dahulu terbantah IIterbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa

sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pembantah telah mengajukan

bantahan terhadap sitaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 1976 No.416/1973/G yo

50/74 Eks. dalam keputusan/perkara mana penggugat untuk kasasi

sebagai penggugat-asli dan turut tergugat dalam kasasi sebagai

tergugat-asli pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 22 Juni 1974 telah diputuskan perkara

rol.No.416/1973 G. antara terbantah I sebagai penggugat dan

terbantah II sebagai tergugat oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat;

bahwa terhadap keputusan tersebut yang dapat dilaksanakan

terlebih dahulu, telah dikeluarkan ketetapan No.416/73 G yo 50/74

Eks. oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang sitaan terhadap

barang barang milik terbantah II;

bahwa dalam kenyataannya

barang-barang yang disita oleh jurusita adalah:

1. sebuah mobil V.W. Kharman Ghia No.Pol.9663 X Z yang pembantah

pakai milik P.T.Piola (vide bukti P-1).

2. Rumah terletak di Jalan Suwirjo No.41 Jakarta, milik pembantah

(bukti P-2);

bahwa dalam berita acara dinyatakan bahwa jurusita telah bertemu

dengan Ny. S.S.P. Panggabean, sedang yang ditemui pada waktu itu

adalah isteri Pembantah Ny. E.P.M Panggabean;

bahwa pembantah bukan pihak yang ikut dalam perkara antara

terbantah I dengan terbantah II, jadi bukan pihak yang seharusnya

mentaati keputusan tersebut;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pembantah menuntut

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan

yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam provisi:

1. Pembantah memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

memerintahkan penangguhan/penundaan eksekusi sampai dengan

adanya keputusan yang berkekuatan pasti mengenai verzet ini;

Dalam pokok perkara:

Menyatakan pembantah adalah pembantah yang baik;

Menyatakan sebagai hukum bahwa pembantah adalah pemilik yang sah

dari rumah Jalan Suwirjo No.41 Jakarta, dan P.T.Piola adalah

pemilik yang dari mobil V.W.Kharman Ghia dengan No.Pol. B9663 XZ;

Memerintahkan pencabutan dari sitaan atas barang-barang yang

telah disita;

Menghukum terbantah I untuk membayar sebagai ongkos perkara;

bahwa bantahan/perlawanan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yaitu dengan keputusannya tanggal 17

Pebruari 1975 No.722/74 G, jo 416/73 G. jo 50/74 Eks.;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pembantah

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan

keputusannya tanggal 16 Oktober 1975 No.52/1975 P.T.Perdata, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17

Pebruari 1975 No.722/74 G yo No.416/73 G jo 50/74 Eks.

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan pembantah/pembanding adalah pembantah yang baik;

Menyatakan sebagai hukum bahwa pembantah/pembanding adalah

pemilik yang syah dari rumah Jalan Suwirjo No.41 Jakarta;

Memerintahkan pencabutan dari sitaan atas rumah dan mobil

V.W.Kharman Ghia No.Pol B.9663 XZ;

Menghukum para terbantah/terbanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan tingkat banding

diperkirakan sebesar Rp.2.140,- (dua ribu seratus empat puluh

rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada

terbantah I-terbanding dan Pembantah-pembanding serta terbantah

II-terbanding masing-masing pada tanggal 25 Nopember 1975 dan

tanggal 26 Nopember 1975 kemudian terhadapnya oleh terbantah Iterbanding

diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara

lisan pada tanggal 10 Desember 1975 sebagaimana ternyata dari

surat keterangan No.066/75/Kas/722/1974 G. jo No.416/73 G. jo

50/74 Eks. yang dibuat oleh Panitera bagian banding/kasasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul

oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 1975;

bahwa tentang risalah kasasi tersebut pada tanggal 17 Maret 1976

telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang

No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama)

dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49

(4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acarakasasi

yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14

tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus

ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak

berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara

keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur

dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan

dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara

kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang

No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang

No 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama

diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang

ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat

diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat

untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa ciri-ciri nyata seseorang dianggap dewasa, menurut hukum

adat, belum ada pada diri turut tergugat dalam

kasasi/terbantah II, sehingga turut tergugat dalam

kasasi/terbantah II, adalah seorang yang belum dewasa apalagi

turut tergugat dalam kasasi/terbantah II hidup dan dibesarkan

dalam suasana hukum di Jakarta masih sekolah dan masih dalam

lingkungan serta memerlukan bentuan orang tuanya yaitu

tergugat dalam kasasi/pembantah sehingga tidak tepat bila

dalam kasus ini dipergunakan hukum adat, lagi pula hukum adat

mana yang diperlakukan dalam kasus ini, yang menganggap

seorang laki-laki sudah dewasa jika ia sudah cakap bekerja;

2. bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak menjelaskan

surat-surat tambahan apa saja yang diajukan oleh tergugat

dalam kasasi/pembantah untuk membuktikan bahwa tergugat dalam

kasasi/pembantah adalah pemegang dari mobil V.W.Kharman Ghia

No.Pol.9663 XZ. Dalam hal ini apakah lazim mobil yang

merupakan barang dagangan terus menerus ada ditangan tergugat

dalam kasasi/pembantah;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini semuanya tidak dapat

dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah

menerapkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas lagi

pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi

Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat

untuk kasasi Moch.Eddy Ichsan dk. tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970 Undangundang

No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Moch.Eddy

Ichsan dan Ny.Trees J.Eddy tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak, Rp.1.080,- (seribu

delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada tanggal 2 November 1976 dengan R.Saldiman Wirjatmo SH. Hakim

Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Sidang, Hendrotomo S.H., Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai

Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada

hari Kamis tanggal 18 Nopember 1976, oleh Ketua Sidang tersebut,

dengan dihadiri oleh Hendrotomo S.H. dan Sri Widoyati Wiratmo

Soekito S.H Hakim-hakim Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman SH.,

Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.