No Man's Land (Freedom of Information)

[Yurisprudensi MA] Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 April 1967 No. 8 K/Sip/1967

2009-09-18T08:25:00.000-07:00

Kategori: Hukum Adat

Kasus:

Ahliwaris menuntut sawah warisan yang telah digadaikan.

-------------

Putusan Mahkamah Agung
tgl. 29 April 1967 No. 8 K/Sip/1967

Susunan Madjelis:
Ketua: Soerjadi, SH.
Hakim-Hakim Anggota: 1. R. Soebekti, SH.,
2. M. Abdurrachman, SH.
Panitera Pengganti L.B:M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mendjatuhkan putusan sebagai
beriku dalam perkara:

Asiman bin Sakakat, tempat tinggal Kadubaleor, Desa Kadugadung,
Ketjamatan Tjimanuk, Kawedanan Daerah Tingkat II Pandeglang,
penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding;

Melawan,

I. Ni H. Sunar dan

II. Nji Ijoh, keduanja bertempat tinggal di Kampung Kadubaleor,
Desa Kadugadung tersebut,

III.Nji Ijot, tempat tinggal di Kampung Martalaja, Desa
Palanjar, Ketjamatan Tjimanuk tersebut, tergugat-tergugat
dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat terbanding;
dan

I. Djajasantibi dan

II. Muh. Lamri, kedua-duanja bertempat tinggal di Kampung
Bukudjadi, Desa dan Ketjamatan Natar, Kawedanan dan
Kabupaten Tandjungkarang, turut tergugat-tergugat ke II
dan III ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat jang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternjata, bahwa
sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam
kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang
tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli
dimuka Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknja atas dalil,

bahwa kira-kira pada tahun 1914 di Kampung Kadubaleor, Desa
Kadugadung, Ketjamatan Tjimanuk, Kabupaten Pandeglang telah
meninggal dunia seorang bernama Sakakat dengan meninggalkan 3
orang anak jaitu:
1. Asiman penggugat asli I,
2. Sukmadjaja, djuga telah meninggal dunia, tanpa anak,
3. Nji Sakinah, djuga telah meninggal dunia dengan meninggalkan
2 orang anak, jaitu penggugat-penggugat asli II dan III;

bahwa lain dari pada itu alm. Sakakat djuga meninggalkan
sebidang sawah terdiri atas 14 petak besar/ ketjil, terletak
di blok Putri, Desa Kadugadung jang batas-batasnja disebut
dalam surat gugat; bahwa setelah Sakakat meninggal dunia
sawah tersebut telah digadaikan kepada seorang bernama Hadji
Djasrip untuk uang sebesar Rp. 650,-

bahwa sesudah Hadji
Djasrip meninggal dunia, sawah tersebut djatuh sebagai
warisan pada isteri dan anak-anaknja, jaitu pada tergugat
asli I, II dan III;

bahwa para penggugat asli baik sendiri
maupun dengan perantaraan Tjamat telah berulang kali berusaha
untuk meminta kembali dengan djalan damai sawah tersebut
kepada tergugat-tergugat asli, tetapi tidak berhasil, maka
oleh karena itu penggugat-penggugat asli menuntut supaja
Pengadilan Negeri Pandeglang memberi putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa: 1. Asiman, 2. Djajasantibi dan 3. Muh.
Lamri, adalah anak atau ahliwaris dari alm. Sakakat;

2. Menetapkan bahwa sawah tersebut adalah peninggalan dari
alm. Sakakat jang belum dibagi waris;

3. Mengesjahkan gadai ginadai sawah tersebut antara Asiman
dan H. Djasrip;

4. Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan
meninggalkan sawah tersebut dengan sekalian keluarganja
dan pula mereka jang mendapat hak dari padanja dan
memasrahkan sawah itu kepada penggugat-penggugat menurut
atas kemurahan Keputusan Pengadilan Negeri Pandeglang
apabila membantah mohon bantuan kekuatan Polisi (Alat
Negara) setempat;

5. Menghukum tergugat-tergugat dengan vonnis jang dapat
didjalankan lebih dahulu, meskipun tergugat-tergugat
hendak verset atau apel dan sebagainja;

6. Menghukum tergugat-tergugat memikul ongkos-ongkos dalam
perkara ini;

atau:

Mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut atas
kemurahan Pengadilan Negeri Pandeglang;

bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri
Pandeglang dengan putusannja tanggal 12 Oktober 1964 No.
69/1963/Perd.Pdg., Putusan mana dalam tingkat banding atas
permohonan, tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Djakarta dengan putusannja tanggal 5 Mei 1966 No. 134/1965/
PT.Perdata;

Bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua
belah pihak pada tanggal 20 Djuni dan 2 November 1966, kemudian
terhadapnja oleh tergugat pembanding diadjukan permohonan untuk
pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 2 November 1966,
sebagaimana ternjata dari surat keterangan No.
6/1966/K/Perd/Pdg., jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pandeglang;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70
dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sedjak Undang-Undang
tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang-Undang
Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun
karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanja mengatur
kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena
Undang-Undang jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang-Undang
itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah
Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di
atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan udak
berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam
keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunan dan
kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal jang mengenai
atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuanketentuan
dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi tidak
mengadjukan risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari
permohonannja, sebagaimana jang diharuskan oleh pasal 115 ajat 1
Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, sehingga berdasarkan ajat
2 pasal 115 itu, permohonan kasasi tersebut harus dinjatakan
tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang jang bersangkutan,
Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46
Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

Memutuskan:

Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi
Asiman bin Sakakat tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membajar beaja perkara
dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 75,25,-.

[Yurisprudensi MA] Putusan Mahkamah Agung tgl. 29 Djuli 1967 No. 7 K/Sip/1967

2009-09-18T08:21:00.000-07:00

Kategori: Hukum Adat

Kasus:

Menuntut warisan nenek yang dikuasai ahliwaris nenek tiri.

-------------

Putusan Mahkamah Agung

tgl. 29 Djuli 1967 No. 7 K/Sip/1967

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mendjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara:

1. Bok Nur alias Ena,

2. Bok Sija alias Mina;

sama berumah di Sukodjember, Ketjamatan Ardjasa, Kabupaten

Djember, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu para

tergugat-pembanding;

Melawan:

Bok Buna alias Karti, berumah di Desa Sukowirjo,Ketjamatan Ardasa,

Kabupaten Djember, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugatterbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat jang bersangkutan:

Menimbang bahwa dari surat tersebut ternjata, bahwa sekarang

tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat

sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka

Pengadilan Negeri Djember pada pokoknja atas dalil bahwa pada

zaman Belanda di Desa Sukodjember telah meninggal dunia seorang

bernama Pak Sahral dengan meninggalkan seorang anak dari

perkawinannja pertama dengan Bok Sahral alias Duran jaitu

penggugat asli Bok Buna alias Karti dan barang-barang gono gini

jang diperolehnja dalam perkawinannja jang pertama itu berupa

sawah-sawah A dan B jang disebut dalam surat gugat;

bahwa pada

waktu masih hidupnja alm. Pak Sahral sesudah meninggalnja isteri

pertama kawin lagi dengan seorang bernama Bok Adran jang dalam

perkawinan itu membawa seorang anak perempuan bernama Arbaja:

bahwa Arbaja ini djuga telah meninggal dunia dengan meninggalkan

seorang anak, jaitu tergugat asli I Bok Nur alias Ena;

bahwa

dalam perkawinan kedua itupun telah diambil seorang anak angkat

bernama Mina, jaitu tergugat asli II;

bahwa sawah-sawah tersebut

jang dibawa Pak Sahral dalam perkawinannja jang kedua dengan Bok

Adran, sesudahnja meninggalnja Pak Sahral, semula dikuasai oleh

Bok Adran dan sesudah meninggalnja Bok Adran sawah A dikuasai

oleh tergugat asli I dan sawah B oleh tergugat asli II;

bahwa penggugat asli telah sering kali minta setjara damai kepada

tergugat-tergugat asli agar mereka menjerahkan sawah-sawah

tersebut kepada penggugat asli, akan tetapi tidak berhasil mana

oleh karena demikian penggugat asli menuntut supaja Pengadilan

Negeri Djember memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat penggugat;

2. Menetapkan, bahwa:

a. penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Pak Sahral dan

Bok Sahral alias Duran;

b. tanah-tanah sawah tersebut dimuka adalah barang-barang

gono gini antara alm. Pak Sahral dan Bok Sahral alias

Duran;

3. Menghukum para tergugat supaja mengosongkan tanah sawah

tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka

serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan sekalian

keluarga mereka dan menjerahkannja kepada penggugat;

4. Menghukum para tergugat untuk membajar semua ongkos perkara

ini atau

5. penggugat mempersilahkan Pengadilan Negeri untuk memutuskan

perkara ini dengan seadil-adil-nja;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Djember telah

mengambil putusan, jaitu putusannja tanggal 7 Oktober 1965 No.

206/1965/Pdt., jang amarnja berbunji sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnja.

2. Menetapkan, bahwa:

a. penggugat adalah ahliwaris dari alm. Pak Sahral dan Bok

Sahral alias Duran;

b. tanah-tanah sawah tersebut dimuka adalah barang-barang

gono gini antara alm. Pak Sahral dan Bok Sahral alias

Duran;

3. Menghukum para tergugat supaja mengosongkan tanah-tanah sawah

tersebut dari semua milik mereka dan sekalian keluarga mereka

serta siapa sadja jang mendapat hak dari mereka dan

menjerahkannja kepada penggugat;

4. Menghukum para tergugat untuk membajar semua ongkos perkara

ini jang direntjanakan sebesar Rp. 1.764,-

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaja dengan putusannja

tanggal 30 Mei 1966 No. 100/1966/Pdt.;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada

penggugat-terbanding pada tanggal 29 Agustus 1966 dan kepada

tergugat-tergugat-pembanding pada tanggal 31 Agustus 1966,

kemudian terhadapnja oleh tergugat-tergugat-pembanding diadjukan

permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 8

September 1966, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No.

1O/K/1966 jang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Djember, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasanalasannja

jang diterima di Kepaniteraan PN. Djember pada tanggal

15 September 1966;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70

dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sedjak Undang-Undang

tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang-Undang

Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun

baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanja mengatur

kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena

Undang-Undang jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang-Undang

itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah

Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di

atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak

berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam

keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukkan, susunan dan

kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal jang mengenai

atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuanketentuan

dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannja

jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama

diadjukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara jang ditentukan

dalam Undang-Undang maka oleh karena itu dapat diterima:

Menimbang, bahwa keberatan jang diadjukan oleh penggugat untuk

kasasi pada pokoknja adalah sama dengan jang sudah diadjukan di

muka Pengadilan Negeri, jaitu bahwa tanah-tanah itu oleh Pak

Sahral telah dihibahkan kepada penggugat-penggugat untuk kasasi;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

karena keberatan itu pada hakekatnja mengenai penilaian tentang

hasil pembuktian, bukanlah Pengadilan Negeri sudah tidak pertjaja

akan kebenaran acte hibah itu, djadi keberatan itu mengenai

penghargaan dari suatu kenjataan, dan keberatan serupa itu tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari

sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat-sjarat jang

diwadjibkan oleh Undang-Undang; atau karena kesalahan

mengetrapkan atau karena pelanggaran peraturan-peraturan hukum

jang berlaku, sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 51 UndangUndang

No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut dan pula dari sebab

tidak ternjata bahwa Putusan Pengadilan Bawahan dalam perkara ini

bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan

kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang jang bersangkutan

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46

Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

Memutuskan:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi:

1. Bok Nur alias Ena,

2. Bok Sija alias Mina tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membajar beaja

perkara dalam tingkat ini ditetapkan banjaknja Rp. 103,75,-.

[Yurisprudensi MA] Putusan Mahkamah Agung tanggal 2-11-1976 No.601 K/Sip/1976

2009-09-18T08:14:00.000-07:00

Kategori: Hukum Adat

Kasus:

Menurut hukum adat, disebut laki-laki dewasa bila sudah cakap bekerja. Dalam putusan ini, laki-laki berumur 20 tahun juga dianggap cakap bekerja sehingga bertanggung jawab atas perbuatannya.

----------

Putusan Mahkamah Agung

tanggal 2-11-1976 No.601 K/Sip/1976

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara:

Moch.Eddy Ichsan dan Ny.Trees J.Eddy, beralamat di Jalan Kapten

Baharudin No.35 Cianjur, penggugat untuk kasasi, dahulu terbantah

I-terbanding;

melawan,

F.P.M. Pangabean, bertempat tinggal di Jalan Suwirjo No.41

Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu pembantah-pembanding;

dan

Edward S.P Panggabean, bertempat tinggal di Jalan Suwirjo No.41

Jakarta, turut tergugat dalam kasasi, dahulu terbantah IIterbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa

sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pembantah telah mengajukan

bantahan terhadap sitaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 1976 No.416/1973/G yo

50/74 Eks. dalam keputusan/perkara mana penggugat untuk kasasi

sebagai penggugat-asli dan turut tergugat dalam kasasi sebagai

tergugat-asli pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 22 Juni 1974 telah diputuskan perkara

rol.No.416/1973 G. antara terbantah I sebagai penggugat dan

terbantah II sebagai tergugat oleh Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat;

bahwa terhadap keputusan tersebut yang dapat dilaksanakan

terlebih dahulu, telah dikeluarkan ketetapan No.416/73 G yo 50/74

Eks. oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang sitaan terhadap

barang barang milik terbantah II;

bahwa dalam kenyataannya

barang-barang yang disita oleh jurusita adalah:

1. sebuah mobil V.W. Kharman Ghia No.Pol.9663 X Z yang pembantah

pakai milik P.T.Piola (vide bukti P-1).

2. Rumah terletak di Jalan Suwirjo No.41 Jakarta, milik pembantah

(bukti P-2);

bahwa dalam berita acara dinyatakan bahwa jurusita telah bertemu

dengan Ny. S.S.P. Panggabean, sedang yang ditemui pada waktu itu

adalah isteri Pembantah Ny. E.P.M Panggabean;

bahwa pembantah bukan pihak yang ikut dalam perkara antara

terbantah I dengan terbantah II, jadi bukan pihak yang seharusnya

mentaati keputusan tersebut;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pembantah menuntut

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan

yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam provisi:

1. Pembantah memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

memerintahkan penangguhan/penundaan eksekusi sampai dengan

adanya keputusan yang berkekuatan pasti mengenai verzet ini;

Dalam pokok perkara:

Menyatakan pembantah adalah pembantah yang baik;

Menyatakan sebagai hukum bahwa pembantah adalah pemilik yang sah

dari rumah Jalan Suwirjo No.41 Jakarta, dan P.T.Piola adalah

pemilik yang dari mobil V.W.Kharman Ghia dengan No.Pol. B9663 XZ;

Memerintahkan pencabutan dari sitaan atas barang-barang yang

telah disita;

Menghukum terbantah I untuk membayar sebagai ongkos perkara;

bahwa bantahan/perlawanan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yaitu dengan keputusannya tanggal 17

Pebruari 1975 No.722/74 G, jo 416/73 G. jo 50/74 Eks.;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pembantah

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan

keputusannya tanggal 16 Oktober 1975 No.52/1975 P.T.Perdata, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17

Pebruari 1975 No.722/74 G yo No.416/73 G jo 50/74 Eks.

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan pembantah/pembanding adalah pembantah yang baik;

Menyatakan sebagai hukum bahwa pembantah/pembanding adalah

pemilik yang syah dari rumah Jalan Suwirjo No.41 Jakarta;

Memerintahkan pencabutan dari sitaan atas rumah dan mobil

V.W.Kharman Ghia No.Pol B.9663 XZ;

Menghukum para terbantah/terbanding untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan tingkat banding

diperkirakan sebesar Rp.2.140,- (dua ribu seratus empat puluh

rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada

terbantah I-terbanding dan Pembantah-pembanding serta terbantah

II-terbanding masing-masing pada tanggal 25 Nopember 1975 dan

tanggal 26 Nopember 1975 kemudian terhadapnya oleh terbantah Iterbanding

diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara

lisan pada tanggal 10 Desember 1975 sebagaimana ternyata dari

surat keterangan No.066/75/Kas/722/1974 G. jo No.416/73 G. jo

50/74 Eks. yang dibuat oleh Panitera bagian banding/kasasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul

oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 1975;

bahwa tentang risalah kasasi tersebut pada tanggal 17 Maret 1976

telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang

No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama)

dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49

(4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acarakasasi

yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14

tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus

ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak

berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara

keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur

dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan

dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara

kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang

No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang

No 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama

diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang

ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu dapat

diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat

untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa ciri-ciri nyata seseorang dianggap dewasa, menurut hukum

adat, belum ada pada diri turut tergugat dalam

kasasi/terbantah II, sehingga turut tergugat dalam

kasasi/terbantah II, adalah seorang yang belum dewasa apalagi

turut tergugat dalam kasasi/terbantah II hidup dan dibesarkan

dalam suasana hukum di Jakarta masih sekolah dan masih dalam

lingkungan serta memerlukan bentuan orang tuanya yaitu

tergugat dalam kasasi/pembantah sehingga tidak tepat bila

dalam kasus ini dipergunakan hukum adat, lagi pula hukum adat

mana yang diperlakukan dalam kasus ini, yang menganggap

seorang laki-laki sudah dewasa jika ia sudah cakap bekerja;

2. bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak menjelaskan

surat-surat tambahan apa saja yang diajukan oleh tergugat

dalam kasasi/pembantah untuk membuktikan bahwa tergugat dalam

kasasi/pembantah adalah pemegang dari mobil V.W.Kharman Ghia

No.Pol.9663 XZ. Dalam hal ini apakah lazim mobil yang

merupakan barang dagangan terus menerus ada ditangan tergugat

dalam kasasi/pembantah;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini semuanya tidak dapat

dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah

menerapkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas lagi

pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi

Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat

untuk kasasi Moch.Eddy Ichsan dk. tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970 Undangundang

No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Moch.Eddy

Ichsan dan Ny.Trees J.Eddy tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak, Rp.1.080,- (seribu

delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada tanggal 2 November 1976 dengan R.Saldiman Wirjatmo SH. Hakim

Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Sidang, Hendrotomo S.H., Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai

Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada

hari Kamis tanggal 18 Nopember 1976, oleh Ketua Sidang tersebut,

dengan dihadiri oleh Hendrotomo S.H. dan Sri Widoyati Wiratmo

Soekito S.H Hakim-hakim Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman SH.,

Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Download Driver USB Webcam/USB PC Camera V-Series dari Vimicro (buatan China)

2009-02-01T06:26:00.000-08:00

Download Driver USB Webcam/USB PC Camera V-Series Vimicro (buatan China)

Bila memiliki USB PC Camera seperti gambar di atas, dan Anda tidak mengetahui mereknya (brand), mungkin di sini jawabannya. Memang, USB Webcam/PC Camera seperti ini bentuknya pasaran, namun beda-beda merek. Akan sulit untuk menentukan driver yang sesuai.

Bila di PC Camera ada tertulis V-Series, boleh jadi itu merek Vimicro. Untuk mendapatkan driver-nya, baik untuk Windows ataupun Mac, silahkan berkunjung ke situs berikut:

http://www.vimicro.com/english/product/pc003.htm

ChipName	Driver	Win OS
ZC0301Plus	DRV_ZC0301Plus_070404	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64
ZC0301PL	DRV_ZC0301PL_070404	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64
ZC0301PLH	DRV_ZC0301PLH_070329	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64
ZC0302	DRV_ZC0302_20070416	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64
VC0303	DRV_VC0303_50Hz_0927	Win 2000 Win XP 32 Win Vista 32
VC0305	DRV_VC0305_20070308	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64
VC0323	DRV_VC0323_070327	Win XP 32/64 Win Vista 32/64
VC0301PLNV	DRV_VC0301PLNV_070319	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64
Uninstall Tools	Uninstall Tools	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64
ZS0211	ZS0211_Setup_WHQL_080317	Win 2000 Win XP 32/64 Win Vista 32/64

ChipName	Driver	Mac OS
ZC0301Plus	DRV_ZC0301PLus_070305	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later
ZC0301PL	DRV_ZC0301PL_070305	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later
ZC0301PLH	DRV_ZC0301PLH_070305	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later
ZC0302	DRV_ZC0302_070326	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later
VC0303	DRV_VC0303_070305	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later
VC0305	DRV_VC0305_061002	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later
VC0321	DRV_VC0321_060308	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later
VC0323	DRV_VC0323_060718	Mac OS X 10.4 or later Mac G4 / G5 QuickTime 6.0 or later

Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 April 1967 No. 5 K/KR/1966 (Yurisprudensi Acara Pidana: Upaya Hukum)

2008-12-02T06:21:00.000-08:00

Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 April 1967 No. 5 K/KR/1966

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai
berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja Putusan Pengadilan Ekonomi di Makassar tanggal 29
Desember 1962 No. 174/1962/Ekonomi., dalam putusan mana terdakwa:

Go Siang Jong, umur kira-kira 52 tahun, lahir di Hokkian,
Tiongkok, bertempat tinggal terachir di Djalan Nusantara No.
27 Makassar, pekerdjaan Direktur Toko/Fa. Thai Eng; penuntut
kasasi (berada dalam tahanan sedjak tgl. 11 Oktober 1961
dan dengan Keputusan Pengadilan Ekonomi Makassar tgl. 29
Desember 1962 No. 174/1962/Ekonomi., diperintahkan supaja ia
segera dimerdekakan);

Jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi Makassar
tersebut karena dituntut:

Primair:
I. bahwa ia tersangka dalam bulan Djuni/Djuli/Agustus 1961
setidak-tidaknja antara bulan Djanuari 1961 dan bulan Oktober
1961, ditokonja/tempat kediamannja di Djalan Nusantara No. 27
Makassar, setidak-tidaknja tempat dalam Kotapradja Makassar,
telah memberikan djasanja kepada orang Asing Awak-Awak Kapal
Kie Hok setidak-tidaknja sesuatu Maskapai Perkapalan Asing
lain jang awak-awaknja bukan penduduk deviezen Indonesia jang
telah memperoleh/mendapat alat-alat Pembajaran Republik
Indonesia sebagai hasil dari pendjualan barang-barang dari
Hongkong/luar negeri jang mereka bawa serta berupa:
Kolesom, kadang-kadang sampai 100 batang;
Emas balok kadang-kadang sampai 100 batang;
Emas bundar @ 37,5 gr, kadang-kadang 100 butir Berlian (4, 3,
2 karat kadang-kadang (4, 3, 2 karat) kadang-kadang sampai 30
butir dari 1 orang;
Djam tangan Rolex, kadang-kadang sampai 30 buah;
Djam tangan Omega, kadang-kadang sampai 10 buah;
Djam tangan Titus, kadang-kadang sampai 50 buah;
Batu Matjis, kadang-kadang sampai 100 kaleng dari 1 kg
jang berdjumlah semua kira-kira Rp. 3.822.000,- + Rp. 2.572-
500,- = Rp. 6.384.500,- setidak-tidaknja Rp. 1.500.000,-
tanpa idjin umum (chusus dari LAAPLN dengan djalan
menerimakan djumlah uang termaksud untuk ditukarkan mendjadi
uang Hongkong Dollar atas dasar perhitungan Rp. 35,- Hongkong
Dollar 1 (Rp. 35,- = HK. $. 1) dan dikirim/diterima di
Hongkong pada alamat:

a. 1. Hiap Hong Kongsi Djalan Des Vloex Road A. 266 4e floor
1 bal (code) berarti HK. $. 10.000;
2. Tuan Tjan Wai Po, Djalan Englok East Road No. 62 3e
floor Hongkong, 2 bal (code) berarti HK. $. 20.000;
3. Tuan Koan Gee, Djalan Tjheng Sang Road No. 512 3e
floor Hongkong l bal (code) berarti HK. $. 10.000;
4. Tuan Tjiu Tek Twan c/o Bank Tiongkok Bank No. 24252
Hongkong 1 bal (code) berarti HK. $. 10.000;
5. Njonja Ie Lie Han di Djalan Thim Tjui Po Fong Kow No.
292 5e floor Hongkong 1 bal (code) berarti HK. $.
10.000;

6. Tuan Aan Liauw She Tjong Kongsi Lie Tjo Hoe Djalan
Des. Vloex Raad No. 163 3e floor Hongkong; 1/2 bal
(code) berarti HK. $. 5.000;
7. Sam Guan Kongsi Djalan Des. Vloex tengah Road No. 125
3e floor Hongkong 1/2 bal (code) berarti HK. $.
5.000;
8. Tuan Go Ton Sani Chap Tjin Tay Rumah Obat Djalan Hing
Hoat No. 9 floor Go Swan Then Hoe Hongkong HK. $.
14.000;

9. Hiap Honn Kongsi Des. Vloex Road W tingkat 3 No. 266
Hongkong 2 bal (code) HK. $. 20.000;

b. 1. Tong Tjeng Road No. 6 1e floor di Djalan Patjuan Kuda
Tuan Oei Kat To Hongkong sebesar HK. $. 5O.000;
2. Hiap Hong Kongsi di Djalan Des. Vloex Road No. 266 4e
floor Hongkong sebesar HK. $. 20.000;
Djumlah Hongkong Dollar pada sub. a. di atas: HK. $.
104.000;

Djumlah Hongkong Dollar pada sub. b. di atas: HK. $.
70.000;
Djumlah semua HK. $. 174.000;
HK. $. 104.000; @ Rp. 35,- = Rp. 3.640.000,-
HK. $. 70.000; @ Rp. 35,- = Rp. 2.450.000,-
Djumlah = Rp. 6.090.000,-

dengan ketentuan atas djasanja ini ia telah mendapat komisi
5% uang tersebut di atas, dengan demikian ia tersangka dengan
sengadja telah memperoleh/mendapat Alat-Alat Pembajaran RI
untuk kegunaan Awak-Awak Kapal Asing jang bukan penduduk
deviezen Indonesia, ataupun telah mengikat diri dengan
perdjandjian di atas ataupun sesuatu bentuk djasa-djasa lain
untuk kegunaan Awak-Awak Kapal Asing jang bukan penduduk
deviezen Indonesia.

II. bahwa ia tersangka pada atau kira-kira:
a. dalam bulan Djuni/Djuli/Agustus 1961 setidak-tidaknja
antara bulan Djanuari 1961 dengan bulan Oktober 1961,
b. tanggal 14 Djuli 1961, sebagai penduduk deviezen Indonesia
dengan sengadja telah mempergunakan deviezen luar negeri:
a. HK. $. 104.OO0;
b. HK. $. 39.787,50
setidak-tidaknja HK. $. 70.000 tanpa idjin umum chusus
dari LAAPLN.

III.bahwa ia tersangka pada atau kira-kira tanggal 28 Desember
1961 dengan sengadja telah tidak memenuhi tuntutan Pegawai
Pengusut Tindak Pidana Ekonomi, karena telah mengexport ke
Hongkong dengan Kapal Tong Han barang-barang sitaan Pegawai
Pengusut Tindak Pidana Ekonomi termaksud di atas berupa:
8 pak tanduk rusa berat bruto 870 Kg.
2.000 ikat rotan Tohiti berat 96.000 Kg.
450 ikat rotan Tolakkan berat 21.600 Kg.
seharga semua kira-kira Rp. 200.000,- karena barang-barang
termaksud adalah sebahagian dari barang-barang jang
ditahan/disita Pegawai Pengusut termaksud di atas didjadikan
dalam perkara tersangka sendiri.

Subsidair:
I. bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat sebagai termaksud
dalam tuduhan Primair I di atas, tidak dengan sengadja telah
melakukan apa jang tertera pada tuduhan Primair I di atas.
II. bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat sebagai termaksud
dalam tuduhan Primair II di atas, tidak dengan sengadja telah
melakukan apa jang tertera pada tuduhan Primair II di atas.
III.bahwa ia tersangka pada waktu dan tempat sebagai termaksud
dalam tuduhan Primair III di atas, tidak dengan sengadja
telah melakukan apa jang tertera pada tuduhan Primair III di
atas.

Dengan memperhatikan segala peraturan jang bersangkutan, telah
dinjatakan bahwa perbuatan terdakwa jang dituduhkan kepadanja
tidak terbukti dengan sjah dan mejakinkan, dan oleh karena itu ia
dibebaskan dari segala tuduhan (vrijspraak), dengan perintah
supaja ia segera dimerdekakan, ketjuali kalau ia harus tetap
ditahan dalam pendjara karena alasan lain, dengan ketentuan bahwa
beaja perkara ini akan dipikul oleh Negara, dengan perintah
supaja barang-barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada
pemiliknja jaitu sebuah oto Merk Opel Kapitel Deluxe 4 door,
sedan 2.600 cc. Chasis No. 2218666219, Mesin No. 260081077, No.
Pol. B 91948 harus dikembalikan kepada terdakwa
Go Siang Jong;

Putusan mana dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Ekonomi di Makassar dengan putusannja tanggal
27 November 1964 No. 8/PN/1964/Pid/Ekonomi., jang amarnja
berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Djaksa Ekonomi pada Kedjaksaan
Negeri di Makassar;

Membatalkan Putusan Pengadilan Ekonomi di Makassar tertanggal 29
Desember 1962 No. 174/1962/Ekonomi., dan mengadili sendiri:

Menjatakan kesalahan terdakwa Go Sian Jong atas jang dituduhkan
padanja Primair sub. I dan II telah terbukti dengan sjah dan
mejakinkan;

Menghukum ia karena itu dengan:
a. hukuman pendjara selama 6 tahun dengan mendapat potongan
selama ia berada dalam tahanan sementara, dan;
b. hukuman denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidair 1 tahun
kurungan;

Membebaskan ia atas tuduhan primair sub. III;

Memerintahkan supaja barang bukti di dalam gudang Djalan Lombok
No. 19 dan di Djalan Sembilan Makassar, rotan dan lain-lain atau
harga lawannja dirampas sedang barang-barang bukti lainnja
dikembalikan kepada jang berhak;

Menghukum terdakwa membajar beaja perkara ketjuali untuk mana ia
dibebaskan dalam hal mana beaja ditanggung oleh Negara;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini
disertai dengan berkas perkara jang bersangkutan kepada
Pengadilan Ekonomi di Makassar;

Mengingat akan acte tentang penuntutan kasasi No. 14/1965, jang
dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Makassar
jang menerangkan, bahwa pada tanggl 6 Desember 1965 penuntut
kasasi telah mengadjukan permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Makassar, 6 Desember 1965
dari penuntut kasasi jang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tinggi Makassar pada tanggal 6 Desember 1965;

Memperhatikan pula tambanan risalah kasasi tertanggal Djakarta,
20 Djuli 1966 jang diadjukan oleh Iskaq Tjokrohadisurjo, SH.,
untuk dan atas nama penuntut kasasi berdasarkan surat kuasa
substitusi tertanggal Djakarta, 10 Djuli 1966, tambahan risalah
kasasi mana diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal
23 Djuli 1966.

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 28
September 1966, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja
berpendapat, bahwa kiranja Mahkamah Agung akan menolak permohonan
kasasi tersebut;

Melihat surat-surat jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70
dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sedjak Undang-Undang
tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang-Undang
Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun
baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanja mengatur
kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena
Undang-Undang jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang-Undang
itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah
Agung berpendapat; bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di
atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak
berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam
keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunan dan
kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal jang mengenai
atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut telah
diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 1 Desember
1965, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan
alasan-alasannja telah dimasukkan dalam tenggang-tenggang dan
dengan tjara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan
kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah
keberatan-keberatan jang diadjukan oleh kuasa terdakwa dalam
tambahan risalah kasasi tertanggal Djakarta, 20 Djuli 1966
tersebut di atas dapat dibahas dan dipertimbangkan dalam tingkat
kasasi atau tidak;

Menimbang, baha keberatan-keberatan tambahan tersebut merupakan
keberatan-keberatan jang baru dan tidak bersifat mendjelaskan
keberatan-keberatan jang telah diadjukan oleh penuntut kasasi
dalam risalah kasasinja tertanggal 6 Desember 1965 tersebut di
atas, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan
tambahan tersebut tidak dapat dibahas dan dipertimbangkan dalam
tingkat kasasi, karena tambahan risalah kasasi tersebut diterima
melewati tenggang 2 minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 125
ajat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan jang diadjukan oleh penuntut
kasasi pada pokoknja adalah:
a. bahwa berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang No. 1 Darurat
tahun 1951 dan pasal 318 (2) HIR maka terhadap putusan jang
mengandung pembebasan ( vrijspraak ), tidak dapat dimintakan
banding;
b. bahwa pengakuan jang merupakan alat bukti jang sjah hanjalah
pengakuan jang diutjapkan dimuka sidang Pengadilan, sehingga
Pengadilan Tinggi melanggar peraturan tentang pembuktian
(pasal 29S HIR);
c. bahwa surat-bukti bertanda I (merah) sebenarnja tidak pernah
terkirim, sebab memang tidak dimaksudkan untuk melakukannja;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat
dibenarkan;

mengenai keberatan a:
karena ketjuali perkara jang bersangkutan adalah mengenai suatu
kedjahatan pun menurut berita atjara persidangan tanggal 20
Desember 1962 Djaksa Ekonomi telah menuntut hukuman pendjara tak
bersjarat selama 10 tahun ditambah dengan denda sebesar Rp.
10.000.000,- sehingga perkara jang bersangkutan ini tidak
termasuk dalam keketjualian jang dimaksud dalam pasal 43 ajat (2)
jo. pasal 50 ajat (3) dari Undang-Undang No. 7 Darurat tahun
1955, maka Djaksa Ekonomi harus dianggap dapat memohon bandingan;

mengenai keberatan-keberatan b dan c.:
karena sekalipun berdasarkan pasal 307 HIR dapat dibenarkan,
bahwa hanja pengakuan terdakwa dimuka persidangan disertai dengan
pendjelasan alasan jang teliti tentang keadaan-keadaan/kedjadian-
kedjadian jang bersangkutan dapat dianggap sebagai bukti jang
lengkap tentang kesalahan terdakwa, namun ketjuali dalam perkara
ini menurut putusannja ternjata Pengadilan Tinggi Ekonomi
mendasarkan pembuktian dan kejakinannja bukan hanja pada
pengakuan terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan semata-mata,
melainkan diperkuat dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi,
serta alat-alat bukti tertulis jang terdapat dalam perkara dan
tidak dimungkiri, pun pula keberatan-keberatan tersebut pada
hakekatnja mengenai penilaian hasil pembuktian jang bersifat
penghargaan tentang suatu kenjataan, hal mana tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanja
berkenaan dengan adanja kelalaian dalam memenuhi ketentuan jang
diwadjibkan oleh peraturan perundang-undangan, jang mengantjam
kelalaian itu dengan batalnja perbuatan jang bersangkutan atau
karena melanggar peraturan-peraturan hukum jang berlaku,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun
1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan jang diuraikan di
atas, pula karena tidak njata, bahwa putusan judex facti
bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus
ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang jang bersangkutan;

Memutuskan:
Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi Go Siang Jong
tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut akan membajar segala beaja
perkara dalam tingkat ini.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Penjelasan)

2008-06-05T07:45:00.000-07:00

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERINTAHAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari’at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar’iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syari’at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Pembentukan Kawasan Sabang dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 adalah rangkaian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan Aceh serta modal bagi percepatan pembangunan daerah lain.

Dalam perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Kondisi demikian belum dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi.

Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik. Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian adalah sebuah kemutlakan.

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.

Oleh karena itu, pengaturan dalam qanun yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang tertuang dalam Undang-Undang ini merupakan wujud kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Adanya ketentuan di dalam Undang-Undang ini mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, melainkan merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional.

Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerja sama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang bersifat nasional dalam ketentuan ini termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standardisasi nasional.

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebijakan administratif dalam ketentuan ini adalah yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, misalnya, hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pembentukan lembaga dimaksud termasuk pembentukan pusat penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelabuhan dalam ketentuan ini meliputi semua pelabuhan yang dikelola Pemerintah, termasuk pelabuhan penyeberangan di wilayah Aceh, kecuali pada saat diundangkannya Undang-Undang ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Yang dimaksud dengan bandar udara umum dalam ketentuan ini meliputi semua bandar udara umum yang dikelola Pemerintah, termasuk bandar udara umum perintis di wilayah Aceh, kecuali pada saat diundangkannya Undang-Undang ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh yang menjalankan tugas eksekutif dan DPRA yang menjalankan tugas legislatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan laporan kemajuan pelaksanaan pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan gubernur.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan laporan kemajuan pelaksanaan pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan bupati/walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3).

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah dalam ketentuan ini adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan tentang jumlah anggota KIP Aceh, kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Identitas bukti diri dapat berupa kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, surat izin mengemudi, atau identitas kependudukan lain. Pernyataan tertulis harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Menteri yang berwenang dalam ketentuan ini adalah menteri yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keanggotaan rangkap dalam ketentuan ini, membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilu nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kata menetapkan dalam ketentuan ini dilakukan tidak dengan surat keputusan Gubernur tetapi dengan surat Gubernur kepada Presiden.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan dalam Pasal 102 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kata menetapkan dalam ketentuan ini dilakukan tidak dengan surat keputusan bupati/walikota tetapi dengan surat bupati/ walikota kepada Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan dalam Pasal 105 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud setiap orang yang beragama Islam dalam ketentuan ini adalah siapapun yang beragama Islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah hal atau keadaan tertentu menurut undang-undang termasuk Qanun Aceh tentang jinayah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MPU memperoleh dukungan keuangan dari APBA/APBK dan sumber lain yang sah menurut hukum.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frasa yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan agama dalam ketentuan ini adalah seperti tanah wakaf yang digunakan untuk antara lain masjid, madrasah, atau tanah yang digunakan untuk tempat ibadah agama lain.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan frasa melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam ketentuan ini adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya berbatasan dengan wilayah Aceh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan dalam menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran adalah menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran untuk tidak bertentangan dengan nilai Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kontrak kerja dalam ketentuan ini antara lain memuat besarnya dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi serta jangka waktu jaminan pelaksanaan reklamasi pascatambang.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Ketentuan tentang darat dan laut adalah termasuk yang ada di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah hal-hal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh, antara lain penunjukan atau pembentukan badan pelaksana, tata cara negosiasi, membuat perjanjian kerja sama, penentuan target jumlah produksi minyak dan gas bumi, produksi yang dijual (lifting) dan pengembalian biaya produksi (cost recovery), bagi hasil, pengawasan, pengembangan masyarakat, kewajiban reklamasi, dan penunjukan auditor independen.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa transportasi dan maritim dalam ketentuan ini dimaksudkan juga untuk menjadikan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transhipment) nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan lain dalam ketentuan ini antara lain penataan ruang, kerja sama pengelolaan usaha baik dalam maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendelegasian kewenangan adalah kewenangan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Dalam hal pelaksanaan pendelegasian tersebut menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBA/APBK.

Ayat (3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan dalam hal Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang belum melimpahkan dan/atau mendelegasikan kewenangan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Badan Pengusahaan Kawasan Sabang berhak melaksanakan kewenangan setelah mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang dan perizinan yang telah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dan qanun yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan tidak berlaku surut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Kerja sama yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi semua kewenangan pengelolaan yang pada saat Undang-Undang ini diundangkan belum diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan/atau kabupaten/kota. Ketentuan ini tidak mencakup kewenangan mengenai keselamatan penerbangan dan pelayaran antara lain navigasi penerbangan dan pemanduan kapal dan/atau parkir pesawat.

Semua kewenangan pengelolaan yang telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi parkir kendaraan umum, pemasangan iklan dan retribusi kegiatan usaha di terminal tidak dikerjasamakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana 30% (tiga puluh persen) dalam ketentuan ini dapat digunakan seperti untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian bea siswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Pembiayaan pendanaan pendidikan dalam ketentuan ini dapat digunakan seperti untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian bea siswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini antara lain terjadinya krisis keuangan daerah, krisis moneter nasional, krisis solvabilitas, dan pemekaran daerah.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan yang dibuat dalam bagian tersendiri merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBA/APBK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 194

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan auditor independen adalah tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan yang perlu dikoordinasikan kepada Gubernur adalah kebijakan yang mencakup aspek ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ayat (4)

Yang dipertanggungjawabkan dalam ketentuan ini adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas kepolisian yang memperoleh dukungan APBA/APBK dan kegiatan lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban yang telah dikoordinasikan dengan Gubernur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan satu kali lagi dalam ketentuan ini merupakan usulan yang terakhir.

Ayat (5)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang penuh memberhentikan Kepala Kepolisian Aceh tanpa meminta persetujuan Gubernur Aceh dan dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat memberi pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberhentikan Kepala Kepolisian Aceh.

Pasal 206

Yang dimaksud keadaan mendesak dalam ketentuan ini adalah keadaan yang menyebabkan Kepala Kepolisian Aceh tidak dapat menjalankan tugasnya dalam menjamin keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Gubernur dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan persetujuan diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jaksa Agung Republik Indonesia berwenang penuh memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh tanpa meminta persetujuan Gubernur Aceh dan dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat memberi pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud harta agama dalam ketentuan ini adalah harta berupa tanah yang digunakan untuk kepentingan agama.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan dasar dan menengah dalam ketentuan ini meliputi juga pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu dan anak terlantar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan layanan khusus dalam ketentuan ini adalah pendidikan yang diperuntukkan penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang dengan standar dan kurikulum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus dalam ketentuan ini adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi penduduk Aceh kepada pemilik kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta diberikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 218

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan formal termasuk madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah. Khusus mengenai kurikulum pendidikan dayah diatur lebih lanjut dengan qanun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Ketentuan ini bermaksud juga membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman budaya dan seni daerah dalam upaya mempertahankan jati diri dan membentuk kepribadian masyarakat Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memelihara benda-benda bersejarah dalam ketentuan ini termasuk tanda bekas tsunami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standar pelayanan minimal dalam ketentuan ini meliputi standar manajemen, administrasi dan informasi, standar pelayanan dan obat, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, serta standar kualifikasi dan kompetensi tenaga medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga sosial kemasyarakatan dalam ketentuan ini meliputi lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga adat, organisasi sosial, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha yang memenuhi persyaratan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 226

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 225 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 230

Lihat penjelasan Pasal 229 ayat (3).

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4633