Daftar & Download Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Daftar & Download Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar
UUD 1945 NRI Hasil Amandemen Download

2008:
Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Download
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Download
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
PP No. 2 Tahun 2008: Tarif PNBP Penggunaan Hutan Kepentingan Pembangunan
PP No. 3 Tahun 2008: Perubahan PP No. 6/2007: Rencana Pengelolaan Hutan
PP No. 4 Tahun 2008 ttg Perubahan Saham RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat
PP No. 5 Tahun 2008 ttg Perubahan Struktur Saham Negara RI pd PT Kertas Blabak
PP No. 6 Tahun 2008 ttg Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
PP No. 8 Tahun 2008: Cara Pengendalian/Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
PP No. 9 Tahun 2008: Mekanisme Pelayanan Saksi/Korban TP Perdagangan Orang
PP No. 10 Tahun 2008 ttg Perubahan ke-10 PP No. 7/1977 ttg Peraturan Gaji PNS
PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
PP No. 24 Tahun 2008: Tarif PNBP Berlaku Badan Meterorologi/Geofisika
PP No. 27 Tahun 2008: Pajak Penghasilan Diskonto Surat Pembendaharaan Negara
PP No. 31 Tahun 2008 ttg Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima

Permen No. 58/PMK.02/2008: Biaya Pengadaan Tanah Pembangunan Kepentingan Umum

2007:
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir/Pulau Kecil
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU No. 28 Tahun 2007: Perubahan Ke-3 UU No. 6/1983 KUP/Tata Cara Perpajakan

PP No. 2/2007 Cara Memperoleh/Kehilangan Kewarganegaraan RI
PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
PP No. 21/2007 PP No. 24/2004 Protokoler/Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD
PP No. 23/2007 Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP No. 25/2007 Perubahan Ke-2 PP No. 6/2005 Pemilihan Kepala Daerah/Wakil
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
PP No. 81/2007 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseroan Terbuka

Perpres No. 111/2007 Perpres No. 77/2007 Usaha Tertutup/Terbuka Penanaman Modal
Perpres No. 76/2007 Kriteria Usaha Tertutup/Terbuka di Bidang Penanaman Modal
Perpres No. 77/2007 Bidang Usaha Tertutup/Terbuka di Bidang Penanaman Modal

SKB No. 55/2007, No. KEP.222/MEN/V/2007, No. SKB/03/M.PAN/5/2007: Libur/Cuti 2008

Permen No. 199/PMK.03/2007 ttg Tata Cara Pemeriksaan Pajak


SK Gub Gorontalo 267/28/K/2007 ttg Upah Minimum Provinsi 2008 Gorontalo
Perda Banten No. 561/Kep.381-Huk/2005 ttg Upah Minimum Propinsi Banten 2006


2006:
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PP No. 1/2006 Besaran/Penggunaan Iuran Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Bumi
PP No. 4/2006 Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT
PP No. 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PP No. 12/2006 PP No. 145/2000 Kelompok Barang Pajak yang Tergolong Mewah
PP No. 30/2006 Penetapan Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara
PP No. 32/2006 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PP No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan
PP No. 37/2006 Perubahan ke2 PP 24/2004 Kedudukan Protokoler Pimpinan/Anggota DPRD
PP No. 37/2006 Kedudukan Protokoler/Keuangan Pimpinan/Anggota DPRD
PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
PP No. 47/2006 Penambahan Modal Negara pada Persero PT. Kertas Leces
PP No. 54/2006 Penambahan Modal Negara pada Persero PT. Industri Kereta Api
PP No. 87/2006 Perubahan Qanun Aceh No. 7/2006 Pemilihan Gubernur/Bupati

2005:

Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 6 Tahun 2005: Pemilihan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
PP No. 17/2005 Perubahan PP N. 6/2005 Pemilihan Kepala Daerah/Wakil
PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PP No. 37/2005 Perubahan PP No. 24/2004 Kedudukan Protokoler Pimpinan/Anggota DPRD

Perpres No. 54 Tahun 2005 ttg Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Permen No. 03/M-IND/PER/4/2005 tgl 19 Apr 2005 Pengamanan Obyek Vital Industri

PBI No. 7/3/PBI/2005 ttg Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK)


2004:
UU No. 3 Tahun 2004 ttg Perubahan UU No. 23/1999 ttg Bank Indonesia
UU No. 9 Tahun 2004 ttg Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 ttg Peradilan Tata Usaha Negara
UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 1 Tahun 2004 ttg Tata Cara Penyampaian Rencana & Laporan Realisasi PNBP
PP No. 3 Tahun 2004: Penyertaan Modal Negara Saham PT. Rajawali Nusantara Indonesia
PP No. 5/2004 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Lembaga Ilmu Pengetahuan
PP No. 6/2004: Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum Milik Negara
PP No. 9 Tahun 2004 ttg Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara
PP No. 10 Tahun 2004: Pendirian Persero Di Bidang Pengelolaan Aset
PP No. 11 Tahun 2004: Penjualan Saham Persero PT. Adhi Karya
PP No. 12 Tahun 2004 Perubahan PP No. 45/1995 Penyelenggaraan Pasar Modal
PP No. 24/2004 Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD

Keppres No. 1 Tahun 2004 Komite Pemberantasan TP Pencucian Uang
Keppres No. 3 Tahun 2004 Sistem Kepegawaian PPATK
Keppres No. 14 Tahun 2004: Perubahan AD/ART Kamar Dagang dan Industri
Keppres No. 15 Tahun 2004 Pengakhiran/Pembubaran BPPN

SK KPU No. 35 Tahun 2004 ttg Kampanye Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden

2003:
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 15/2003 Penetapan Perpu 1/2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penanganan Bom Bali
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 21/2003: Konvensi ILO Pengawasan Ketenagakerjaan Industri/Perdagangan
UU No. 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No. 25 Tahun 2003: Perubahan UU No.15/2002 Tindak Pidana Pencucian Uang

PP No. 7 Tahun 2003 ttg Perubahan Atas PP No.7/2003 ttg Pendirian Perum BULOG
PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
PP No. 24/2003: Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum & Hakim TP Terorisme
PP No. 57/2003 Tata Cara Perlindungan Khusus Pelapor/Saksi TP Pencucian Uang

Keppres No. 11 Tahun 2003: Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Keppres No. 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara
Keppres No. 28/2003 Pernyataan Keadaan Bahaya Darurat Nanggroe Aceh Darussalam
Keppres No. 34 Tahun 2003 ttg Kebijakan Nasional Di bidang Pertanahan
Keppres No. 34 Tahun 2003 Kebijakan Nasional Di bidang Pertanahan
Keppres No. 54 Tahun 2003 ttg Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU
Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2003 ttg Dewan Gula Indonesia
Keppres No. 73/2003 Pembentukan Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Keppres No. 77 Tahun 2003 ttg Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Keppres No. 87 Tahun 2003: Tim Nasional Peningkatan Ekspor/Investasi

2002:
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
UU No. 15 Tahun 2002: Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN)
UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

PP No. 1 Tahun 2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
PP No. 7 Tahun 2002 Perubahan ke-2 PP No. 145/2000 Barang Mewah Kena Pajak
PP No. 9 Tahun 2002 ttg Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Persero
PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Perpu No. 2/2002 Pemberantasan TP Terorisme pd Peristiwa Peledakan Bom di Bali

Keppres No. 10 Tahun 2002 ttg Komisi Penyelidik Nasional Kasus They Hiyo Eluay
Keppres No. 20 Tahun 2002 ttg Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
Keppres No. 38/2002: Pembentukan Penyelidik Independen Nasiona Konflik Maluku
Keppres No. 44 Tahun 2002 ttg Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Keppres No. 56 Tahun 2002 Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Menengah
Keppres No. 86/2002 Pembentukan Pendistribusian BBM Usaha Pengangkutan

Inpres No. 1/2002: Peningkatan Langkah Komprehensif Penyelesaian Masalah Aceh
Inpres No. 4 Tahun 2002 Kepada Menkopolkam (Tentang Bom Bali)
Inpres No. 5 Tahun 2002 Kepada Badan Intelijen Negara (Tentang Bom Bali)

Kepmen No. 731/MPP/Kep/10/2002: Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian
Kepmen No. 731/MPP/kep/10/2002 Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian
Kepmen No. 1191/2002 Perubahan Kepmen No. 918 Pedagang Besar Farmasi
Kepmen No. 1331/Menkes/SK/X/2002: Permen No.167/KAB/B.VIII/1972 Pedagang Eceran Obat
Kepmen No. 1331/2002 Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik

2001:
UU No. 1/2001: Persetujuan Pemerintah RI-Hongkong Penyerahan Pelanggar Hukum
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

PP No. 2/2001 Pengamanan Barang Kekayaan Negara Pemerintah Pusat Daerah Otonomi
PP No. 10/2001 Penambahan Modal Negara Persero PT. Indonesia Farma
PP No. 19/2001 Penambahan Modal Negara Persero PT. Kimia Farma
PP No. 21 Tahun 2001 Penambahan Modal Negara ke dalam Modal Perum Damri
PP No. 44/2001 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Berlaku Dep. Kebudayaan/Pariwisata
PP No. 47 Tahun 2001 Perubahan Ke-4 PP No. 17/1999 BPPN
PP No. 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PP No. 59 Tahun 2001 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Keppres No. 3/2001 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana/Pengungsi
Keppres No. 10 Tahun 2001 ttg Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
Keppres No. 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi BUMN
Keppres No. 48/2001 ttg Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Keppres No. 53/2001 Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Pengadilan Negeri Jakpus
Keppres No. 59/2001 Tunjangan Kompensasi Kerja Pegawai Negeri Bidang Persandian
Keppres No. 61 Tahun 2001 Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran
Keppres No. 122 Tahun 2001 ttg Tunjangan Tim Kebijakan Privatisasi BUMN
Keppres No. 70 Tahun 2001 ttg Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim
Keppres No. 96/2001: Perubahan Keppres No. 53/2001 Pengadilan HAM Ad Hoc
Keppres No. 96/2001: Perubahan Keppres No. 53/2001: Pengadilan HAM Ad Hoc
Keppres No. 123 Tahun 2001 ttg Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Keppres No. 127 Tahun 2001: Jenis Usaha Kecil, Menengah, Besar Syarat Kemitraan
Keppres No. 132 Tahun 2001 ttg Dewan Ketahanan Pangan

Inpres No. 7 Tahun 2001: Langkah-Langkah Komprehensif Penyelesaian Masalah Aceh

Kepmen No. 302/MPP/kep/10/2001 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

SK Bapepam No. KEP-02/PM/2001 (Peraturan IX.E.2): Transaksi Material/Kegiatan Usaha

2000:
UU No. 1/2000: Konvensi ILO Pelanggaran Penghapusan Pekerjaan Terburuk Anak
Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum
UU No. 5 Tahun 2000: Perubahan UU No. 45/1999 Irian Jaya, Paniai, Mimika, Sorong
UU No. 16/2000: Perubahan Ke-2 UU No. 6/1983 Ketentuan Umum/Tata Perpajakan (KUP)
UU No. 25 Tahun 2000 ttg Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1995 ttg Angkutan Udara
PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)
PP No. 9 Tahun 2000: Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota MA
PP No. 19 Tahun 2000 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PP No. 22/2000 Bentuk PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Persero
PP No. 25/2000 Kewenangan Pemerintah/Propinsi Sebagai Daerah Otonom
PP No. 36 Tahun 2000 ttg Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi RI
PP No. 37 Tahun 2000 ttg Pendirian Perusahaan Jawatan Radio RI
PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
PP No. 53 Tahun 2000 ttg Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio/Orbit Satelit
PP No. 59/2000 Hak Keuangan Kepala Daerah, Bekas Kepala/Wakil Daerah dan Janda/Duda
PP No. 68 Tahun 2000 ttg Penambahan Modal Negara RI PT. BTN (Rekapitalisasi Bank Umum)
PP No. 70 Tahun 2000 Penambahan Modal Negara Persero PT. Garuda Indonesia
PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
PP No. 89/2000 Cabut PP No. 98/1999 Kedudukan Menteri Keuangan Persero Milik Negara
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
PP No. 109 Tahun 2000: Kedudukan Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
PP No. 150/2000 Pengendalian Kerusakan Tanah utk Produksi Biomassa
PP No. 151 Tahun 2000: Tatacara Pemilihan Pemberhentian Kepala/Wakil Daerah

SK Bapepam No. KEP-32/PM/2000 (Peraturan IX.E.1): Transaksi Benturan Kepentingan

1999:
Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Presiden
UU No. 6 Tahun 1999 ttg Pencabutan UU No. 5/1985 ttg Referendum
UU No. 5 Tahun 1999 ttg Larangan Praktek Monopoli/Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
UU No. 19 Tahun 1999 ttg Pengesahan Konvensi ILO Penghapusan Kerja Paksa
UU No. 20 Tahun 1999: Pengesahan Konvensi ILO Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
UU No. 21 Tahun 1999: Pengesahan Konvensi ILO Diskriminasi Pekerjaan Jabatan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 24 Tahun 1999 ttg Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
UU No. 25 Tahun 1999 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
UU No. 26/1999 Pencabutan UU No. II/PNPS/1963 Pemberantasan Kegiatan Subversi
UU No. 28 Tahun 1999: Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas KKN
UU No. 29 Tahun 1999: Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial 1965
UU No. 30 Tahun 1999: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU No. 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 35 Tahun 1999: Perubahan UU No. 14/1970 Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi


PP No. 2 Tahun 1999 ttg Penyelenggaraan Transmigrasi
PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
PP No. 15/1999: Bentuk Tagihan Tertentu yg dapat dikompensasikan sbg Setoran Saham
PP No. 17 Tahun 1999: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
PP No. 25 Tahun 1999: Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank
PP No. 34/1999: Modal Negara Lippo, BII, Bali, Bukopin, Universal, Prima Rekapitalisasi Bank
PP No. 43/1998 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
PP No. 52 Tahun 1999: Modal Negara BNI, BRI, BTN, Mandiri Rekapitalisasi Bank Umum
PP No. 63/1999 Perubahan PP No. 73/1992 Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
PP No. 64/1999 Perubahan PP No. 24/1998 Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan
PP No. 87 Tahun 1999 Cara Penyerahan/Pemusnahan Dokumen Perusahaan
PP No. 88/1999 Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Mikrofilm/Legalisasi

Keppres No. 12 Tahun 1994 Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
Keppres No. 31 Tahun 1999: Badan Restrukturisasi Utang LN Perusahaan Indonesia
Keppres No. 75 Tahun 1999 ttg Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Keppres No. 153 Tahun 1999 Badan Informasi dan Komunikasi Nasional
Keppres No. 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan

Kepmen No. M.09-PR.07.06/1999 Penunjukan Kantor Permohonan Hak Kekayaan Intelektual

Kep. Bapepam No. KEP- 21 /PM/1999 ttg Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif

1998:

PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Persero)
PP No. 24 Tahun 1998 Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah
PP No. 43/1998 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
PP No. 78/1998 Penambahan Modal Negara Perum Otorita Jatiluhur

Kepmen No. 182/MPP/kep/4/1998 Ketentuan Umum di Bidang Ekspor

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Perda DKI Jakarta Nomor 7/1998 Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan

Kep. Bapepam No. KEP-45/PM/1998 Pembelian Saham Kembali Emiten/Perusahaan Publik
Kep. Bapepam No. KEP-58/PM/1998 Transaksi Efek Tidak Dilarang Orang Dalam

1997:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
UU No. 21 Tahun 1997 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

PP No. 6/1997 Perubahan PP No. 7/1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Kepmen No. 402/MPP/kep/11/1997 Ketentuan Perizinan Perwakilan Perusahaan Asing



1996:

UU No. 4/1996 ttg Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yg Berkaitan dgn Tanah

PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
PP No. 22 Tahun 1996 ttg Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
PP No. 24 Tahun 1996 ttg Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai
PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
PP No. 55 Tahun 1996 ttg Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan & Cukai
PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PP No. 57/1996 ttg Perubahan PP No. 46/1994 Pajak Penghasilan Bagi Pribadi yg ke LN
PP No. 72/1996 Penyertaan Modal Negara Pendirian PT Bidang Kawasan Industri

Kepmen No. 31/MPP/SK/2/1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional

Kep. Bapepam No. KEP-66/PM/1996 ttg Laporan Lembaga Kliring/Penjaminan

1995:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

PP No. 1/1995 Penambahan Modal Negara Perum Prasarana Perikanan Samudera
PP No. 2/1995 Perubahan Wilayah Kotamadya DT II Bogor dan Kabupaten DT II Bogor
PP No. 3/1995 Perubahan Wilayah Kotamadya DT II Sukabumi/Kabupaten DT II Sukabumi
PP No. 4/1995 Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham
PP No. 5 Tahun 1995 Pengalihan Bentuk Perum Pos dan Giro Menjadi Persero
PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tananam
PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai
PP No. 8/1995 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kpd 26 Daerah TK II Percontohan
PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
PP No. 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran Persero PT. Kertas Gowa
PP No. 12/1995 Perubahan PP No. 19/1994 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya/Beracun
PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
PP No. 14/1995 Pemindahan Ibukota Kabupaten DT II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa
PP No. 15 Tahun 1995 Penambahan Penyertaan Modal Negara Persero PT. Semen Tonasa
PP No. 19 Tahun 1995 Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum
PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
PP No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten
PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
PP No. 39 Tahun 1995 ttg Penelitian Pengembangan Kesehatan
PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
PP No. 40 Tahun 1995 tentang Angkatan Udara
PP No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tananam
PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Keppres No. 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim
Keppres No. 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera
Keppres No. 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten/Pemeriksa Merek
Keppres No. 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Keppres No. 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan Arsiparis
Keppres No. 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik
Keppres No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
Keppres No. 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
Keppres No. 75 Tahun 1995 Penggunaan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang
Keppres No. 89/1995 Pengesahan Asean Framework on Intellectual Property

Keppres No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

1994:
UU No. 5/1994 Pengesahan Konvensi PBB Keanekaragaman Hayati (Biological Diversity)
UU No. 6/1994 Pengesahan Convention Climate Change (Perubahan Iklim)
UU No. 7/1994 Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO
UU No. 9 Tahun 1994 ttg Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP/Tata Cara Perpajakan
UU No. 11/1994 Perubahan UU No. 8/1983 Pajak PPN Pajak Penjualan Barang Mewah
UU No. 12/1994 Perubahan UU No. 12/1985 Pajak Bumi dan Bangunan

PP No. 46/1994 Pembayaran Pajak Penghasilan Pribadi Bertolak Luar Negeri


1993:
UU No. 1/1993 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
UU No. 3/1993 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1993/1994

PP No. 20/1993 Ubah PP No. 11/1985 Hak Keuangan Jaksa Agung, Panglima ABRI, Gubernur BI

1992:
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian



1991:

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 Tata Cara Permintaan Paten

1990:
UU No. 5/1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati/Ekosistemnya

PP No. 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta
PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol
PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

1989:

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi
Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

PP No. 3/1989 Kekayaan Negara Senopen Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang, Balikpapan


1988:
UU No. 2 Tahun 1988 ttg Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
UU No. 4/1988: Protocol Amending Treaty Amity/Cooperation Southeast Asia

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun


1986:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1985:
UU No. 1/1985 Ubah UU No. 15/1969 Pemilu Badan Permusyawaratan Rakyat
UU No. 3/1985 Perubahan UU No. 3/1975 ttg Partai Politik dan Golongan Karya
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU No. 11/1985 Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional
Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Rusun
UU No. 17 Tahun 1985 Pengesahan Konvensi PBB Hukum Laut

PP No. 2/1985 Wajib & Pembebasan Untuk Ditera/Ditera Ulang Syarat UTTP



1984:

Kepmen No. 1238/KMK.04/1984 ttg Tarif, Batas Kekayaan Minimum Kena Pajak



1983:
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN Barang dan Jasa/Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PP No. 10/1983 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

1982:

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 tentang Irigasi

1981:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal



1980:


PP No. 1 Tahun 1980 Ketentuan Penanaman Papaver, Koka dan Ganja
PP No. 5 Tahun 1980 Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri
PP No. 12/1980 Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/Wakil DPA dan BPK
PP No. 25 Tahun 1980 Perubahan PP No. 26/1965 tentang Apotik
PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
Peraturan Pemerintah No. 30/1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
PP No. 36 Tahun 1980 Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat
PP No. 41 Tahun 1980 Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
PP No. 42/1980 Modal Negara Pendirian Persero Tambang Batubara Bukit Asam
PP No. 55/1980 Pengangkatan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil


1979:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
UU No. 2/1979 Anggaran Pendapatan Belanjar Negara Tahun 1979/1980

PP No. 24/1979 Penyerahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisataan DT I
PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip

1978:
UU No. 2/1978 Pengesahan Perjanjian RI dan Thailand tentang Ekstradisi
UU No. 5/1978 Pengadilan Tinggi Pontianak/Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta
Undang-Undang No. 6 Tahun 1978 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
UU No. 7/1978 Hak Keuangan Presiden/Wakil dan Bekas Presiden/Wakil
UU No. 8/1978 Perjanjian Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir

1977:
PP No. 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik


1975:

PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan

1974:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah


1970:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

PP No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan

1969:
UU No. 9 Tahun 1969 Penetapan Perpu No. 1/1969 menjadi UU

PP No. 32/1969 Pelaksanaan UU No. 11/1967 tentang Pokok Pertambangan

1968:
UU No. 5 Tahun 1968 Penyelesaian Perselisihan Antara Negara & Warganegara
Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
Undang-Undang No. 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946

1967:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA)
Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
Putusan MA 8 Apr 1967 No. 5 K/KR/1966 (Yurisprudensi Hukum Acara Pidana)



1966:

PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran


1965:

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik


1963:

Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi


1961:
UU No. 20 Tahun 1961 Pencabutan Hak-Hak Tanah & Benda-Benda yg Ada di Atasnya

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
PP No. 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian





1960:
Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
UU No. 5 Tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria (UU PA)
Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 ttg Pokok-Pokok Kesehatan

Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Perpu No. 51 Tahun 1960: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak/Kuasanya

1954:
UU No. 44/1957 Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan Kebudayaan) Anggaran RI 1954


1953:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik

1951:
UU No. 7/1951: Perubahan & Tambahan UU Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie)